Lampung Selatan– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan metode video conference, Kamis (26/3/2020) pagi.
Rakor itu dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara Pemprov Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pencegahan penyebaran virus Corona alias Covid-19 serta penanganan dampak yang terjadi di masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.
Rakor itu dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim didampingi Sekda Provinsi, Fahrizal Darminto, dan diikuti Sekda Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Fahrizal Darminto meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memangkas anggaran yang tidak penting dan dialihkan untuk penanganan Corona.
“Saya meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memangkas belanja yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas maupun sosialisasi yang melibatkan banyak orang,” imbuhnya.

Sementara, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk saling berkoordinasi dan terus melakukan update data setiap hari. Itu agar pemerintah daerah dapat bergerak seirama sehingga mendapatkan efek yang maksimal.
“Terkait penanganan Covid-19, pak gubernur menekankan kepada kita agar dapat bergerak seirama. Sebab jika tidak seirama, efeknya tidak maksimal,” ujar Nunik, begitu sapaan akrab Wakil Gubernur perempuan pertama di Lampung ini.
Dalam rakor itu, Nunik juga menyoroti data terkait Covid-19, baik yang positif terkena virus Corona, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maupun Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Untuk itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota selalu berkoordinasi dalam penyampaian data dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Virus Corona agar tidak terjadi kesalahan data. Terutama data yang akan disampaikan kepada masyarakat luas.
Bukan itu saja, Nunik juga meminta agar data yang disampaikan kepada masyarakat luas, harus disertai dengan penjelasan agar tidak berpotensi terjadinya kepanikan.
“Kita harus saling berkoordinasi agar tidak misdata. Updatenya harus setiap saat, terutama penyampaian data kepada masyarakat luas harus disertai penjelasan agar tidak berpotensi terjadinya kepanikan,” tegasnya.
Selain persoalan data, Nunik juga meminta realokasi anggaran agar difokuskan untuk penanganan Covid-19 sesuai arahan Presiden RI. Khususnya ditujukan kepada 30 rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung.
“Pastinya semua telah memiliki data 30 rumah sakit ini. Kita harapkan agar anggaran itu bisa masuk untuk kebutuhan tenaga kesehatan dan kebutuhan pasiennya. Teknisnya, nanti koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi agar tidak mis dalam penentuannya,” ujarnya.(Red)
No Responses