LAMPUNG SELATAN– Kegiatan musrenbang yang di laksanakan di Aula kantor desa tersebut dihadiri Oleh Wakil ketua DPRD Lampung Selatan Merik Havit,SH.,MH, Kepala Desa Deni roziansyah, Sekcam Rajabasa Suhendri, UPT PU.PR Munadi, UPT Kesehatan, BPD Abdul Kadir,serta Pendamping Lokal Febri firdaus
Musrenbang di ikuti juga oleh Tokoh Masyarakat , Para aparatur desa, LPM , Ketua Tim penggerak PKK desa ,bidan desa, para kader, Kadus, RT dan linmas
Kepala Desa Kota Guring Deni Roziansyah mengawali sambutannya mengatakan, bahwa pelaksanaan Musrenbang hari ini merupakan perencanaan untuk program di tahun 2025 – 2026, dimana musyawarah ini untuk menentukan perencanaan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dengan tetap mengacu skala prioritas.
Dirinya juga mengimbau warga masyarakat agar sama sama memahami apa , bagaimana dan dari mana baik anggaran maupun bantuan yang masuk ke desa ini
”Alhamdulillah ada beberapa bantuan yang masuk ke desa dan akan segera terealisasi salah satunya yang saat ini sedang berjalan peningkatan Pamsimas dan tak lama lagi Sanitasi , saya juga saat ini sedang fokus di jalan, insya Alloh,”
” Semua itu kita dapatkan tidak semudah membalik telapak tangan tentu ada upaya upaya yang kita lakukan” ungkapnyaMaka sekali lagi saya mengajak warga masyarakat untuk sama sama kita saling mendukung apa yang akan kita laksanakan di desa ini.”tukasnya
Sementara Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan Merik Havit dalam kesempatan tersebut memberikan sumbangan sarannya dimana musyawarah ini adalah untuk perencanaan pembangunan didesa ini, jadi silahkan di usulkan apa yang layak di usulkan , yang mana yang skala prioritas untuk. Kepentingan masyarakat bukan kepentingan Kepala desa atau kepentingan kelompok melainkan kepentingan masyarakat “
Banyak program program di Lampung Selatan , sekarang ini ada pengadaan Kursi roda untuk lansia, alat untuk pendengaran silahkan di buatkan proposalnya melalui pak kades, kemudian usulan sumur bor untuk kepentingan petani agar tidak terjadi kekeringan di sawahnya ,
Jadi ketika sudah sinkron hasil dari Musrenbang nya baik di tingkat desa, kemudian Musrenbang kecamatan baru nanti di kabupaten kita selaku DPRD yang akan mengawalnya,
Karena pada prinsipnya yang punya uang itu adalah ekskutif dan Ketok palunya di Legislatif
Jadi pemerintah yang pegang uangnya dan DPR yang mengesahkannya.” Pungkasnya.
No Responses